ESENSI7.COM MAMUJU-

Dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025, Wamendagri injakkan kaki di tanah Malaqbi’, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (16/01/2025).

Atas kunjungan tersebut, puluhan Mahasiswa yang terdiri dari beberapa kampus menyambut dengan aksi demonstrasi yang terhimpun dalam “Aliansi Mahasiswa Sulbar”.

Aksi tersebut menjadi unjuk kekecewaan atas banyaknya polemik yang terjadi di Sulbar yakni mendesak Mendagri dan presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan mengganti PJ gubernur Sul-Bar, Bahtiar Baharuddin, yang mereka nilai kurang paham tugas dan fungsi sebagai pejabat sementara  dan sering membuat kebijakan yang dan keputusan sepihak.

“Pemerintahan Sul-Bar dibawa kepemimpinan PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, sama persis yang disampaikan oleh anggota DPR RI Bapak Taufan Pawe saat melakukan rapat dengan Wamendagri, bahwa ada PJ yang merasa pejabat defenitif, bahkan membuat kebijakan tanpa bermohon atau meminta ijin Kemendagri” Ungkap Audrey Salah Satu Mahasiswa Sulbar.

“Dan yang lebih parahnya lagi, banyak PJ itu menciptakan dan melahirkan polarisasi dengan sesuka hatinya, soal ego STPN dan non STPDN, atau purna dan non purna, Ini sangat persis dengan kelakuan pak PJ gubernur Sul-Bar saat ini, ini contohnya pak, PJs bupati ditiga kabupaten semua yang jadi PJs adalah alumni purna, padahal mereka bukan pejabat yang berhasil di OPD nya, bahkan ada yang masih sangat belia, sedangkan masih banyak pejabat yang lebih senior dan punya pengalaman lebih dari mereka, contoh lagi, pak Bahtiar mengangkat seangkatan nya di STPDN menjadi sekretaris satpol PP Sul-Bar, dia pindah tidak lama setelah Bahtiar dilantik jadi PJ gubernur Sul-Bar, padahal dia kepala dinas perhubungan kabupaten Polman, rela jadi staf biasa selama kurang lebih 100 hari, dan  langsung dilantik menjadi sekretaris satpol PP bahkan kami menduga sekarang sudah jadi plt Kasatpol PP Sul-Bar, ketiga baru baru ini PLT kepala barjas pemprov Sul-Bar juga diganti, dan yang menggantikan juga adalah alumni STPDN, dengan dalih bahwa aturan PLT yg sudah perpanjang bisa diganti, sedangkan plt kepala BNPB Sul-Bar tidak diganti padahal bersamaan dengan pengangkatan kepala barjas, rupanya PLT  kepala BPBD Sulbar adalah alumni STPDN juga, lebih parahnya lagi informasi yang beredar bahwa PLH dan PLT sekprov Sul-Bar yang Barus saja pensiun, adalah alumni juga dan sedang menjabat sebagai asisten l dan rupanya satu kelas pak Bahtiar  di STPDN dahulu” Lanjutnya.

“Kalau pak Mendagri mau diskusi soal ini, kami siap memberikan informasi secara detail, atau kita siap bertemu di forum rdp dengan komisi ll DPR RI, jika berkenan kami berharap komisi ll DPR RI bisa memfasilitasi kami. Karna ini sangat merusak tatanan pemerintahan, jika membangun polarisasi dalam pemerintahan, sebab tiga s pemerintah daerah adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat” ,

“Ditambah lagi dengan upaya-upaya merusak program strategis yang  telah di tetap kan dalam APBD 2024 kemarin, dengan melakukan perubahan alokasi anggaran yang tadinya untuk kepentingan peningkatan SDM yang di program kan dalam bentuk beasiswa dan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat dibandara Tampa Padang, dialihkan ke pengadaan bibit secara ugal ugalan, yang diduga bibit yang diprogramkan diambil di daerah asal PJ Bahtiar dan diduga kuat ada hubungan dengan PJ gubernur Sul-Bar sendiri pemilik pembibitan tersebut” Tegasnya.

“Atas dasar itulah kami berharap bapak Mendagri segera melakukan evaluasi dan berharap mabes polri melakukan audit terhadap pengadaan bibit yang program kan pak Bahtiar di APBD.P tahun 2024 yang diduga rekanan dan penyedia memiliki hubungan dengan pak Bahtiar Baharuddin” ,

“Atas perhatian nya kami pemuda dan mahasiswa mengucapkan terimakasih” Tutupnya Audrey.