ESENSI7. COM MAMUJU — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi sorotan mahasiswa. Proyek strategis presiden Prabowo di sektor pendidikan yang tengah dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) itu diduga menggunakan material ilegal dalam proses pembangunannya.

Dugaan tersebut mencuat di tengah progres pembangunan yang terus berjalan dan ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Sejumlah mahasiswa menilai penggunaan material yang tidak sesuai aturan dapat berdampak terhadap kualitas bangunan serta berpotensi merugikan negara.

Berdasarkan data proyek, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut berdiri di atas lahan seluas 8,2 hektare dengan total luas bangunan mencapai 41.000 meter persegi. Hingga 13 Mei 2026, progres konstruksi dilaporkan telah mencapai 37,40 persen.

Sekolah Rakyat itu dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu yang nantinya akan menampung sekitar 1.000 siswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain ruang belajar, proyek tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti asrama, sarana olahraga, ruang ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya.

Namun di balik pembangunan yang berjalan, muncul  sorotan HMI mpo cabang mamuju. Sorotan tersebut berkaitan dengan material konstruksi yang disebut-sebut tidak memiliki dokumen perizinan lengkap atau berasal dari sumber yang belum jelas legalitasnya, dengan melalui penelusuran, mereka menduga proyek tersebut menggunakan material ilegal.

Ketua umum HMI dahril, mendesak pemerintah pusat, melalui BPKP untuk turun tangan melakukan pengawasan dan investigasi secara menyeluruh. Sebab  mulai dari konsultan pengawas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya, sampai keterlibatan oknum-oknum APH yang diduganya membekingi proyek tersebut. 

“Kita ingat betul pidato presiden Prabowo yang berapi api meminta mafia mafia aparat aparat yg membekingi hal hal yg ilegal sikat, sayang sekali niat baik presiden disalah gunakan oleh oknum oknum mafia.  proyek pendidikan yang menggunakan anggaran besar harus dikerjakan secara ugal-ugalan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” ungkap Dahril.

Dahril menambahkan bahwa  “Penggunaan material ilegal tidak boleh dianggap sepele, ini berakibat terjadinya keboran pajak dari selisih harga, yang dapat merugikan negara, sehingga baket ini sedikit lagi kami lengkapi, berupa vidio dan dokumen lain untuk kita laporkan melalui email kejagung atau mabes polri,  sebab kejahatan ini sangat terstruktur di proyek SR ini semua terlibat saling melindungi dan berkolusi., sedangkan konsultan pengawas ibarat pagar makan tanaman”,  Tegas Dahril.

“Saat kami wawancara pihak pengawas pak arif hidayat melalui via WhatsApp iya  mengatakan material yang dimaksud Ilegal apa saja? karena kalau material rata rata material pabrikan yang digunakan begitupun dengan material beton HK selaku pelaksana membeli dibosowa dan pasokorang” ujarnya.