ESENSI7.COM MAMUJU-

Kabar kunjungan Mendagri ke Sulawesi Barat bersama dengan rombongannya merupakan momentum besar untuk menyampaikan beberapa hal secara langsung terkait kondisi yang ada di Sulbar khususnya yang telah diperbuat oleh utusannya untuk memimpin Sulbar dalam hal ini Bapak Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. 

Dahril, Ketum HmI Mamuju menyampaikan “Kami berharap bisa bertemu langsung dengan Bapak Mendagri atau Wamendagri agar bisa mendengar langsung aspirasi  kami mengenai persoalan yang ada di Sulbar yang telah diperbuat Pj Bahtiar. Selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan beliau agar tidak mengotak atik anggaran yang sudah ada namun alhasil, beliau sama sekali tidak peduli bahkan dengan sengaja menggunakan berbagai inftrasturktur untuk menghalangi kami mulai dari menghindari massa aksi, penutupan gerbang, hingga penggunaan secara besar-besaran aparat untuk menghalangi kami dalam menyampaikan segala aspirasi yang perlu untuk kami sampaikan” Ungkap Dahril.

Dahril menganggap persoalan yang terjadi tersebut bukan hanya satu dan dua tapi banyak dan sangat kompleks mulai dari penyalahgunaan anggaran yang sudah ada hingga pengalihan fungsi anggaran yang juga peruntukannya tidak jelas dan sama sekali tidak berdampak terhadap masyarakat, menurutnya.

“Persoalan anggaran biaya siswa, dana pembayaran lokasi masyarakat di Bandara Tampa Padang yang dimana anggarannya sudah ada dan jelas, malah dialihkan ke pengadaan bibit pisang dan sukun yang berlebihan.  Kemudian upaya pembentukan OPD baru yang justru tidak urgen bahkan hanya akan membebani APBD Sulbar” Lanjut Dahril.

“Kemudian perjalanan Dinas Pak Pj. Bahtiar yang ugal-ugalan yang dinilai juga menggunakan APBD Sulbar, dimana dalam setiap perjalanannya selalu dikawal oleh banyak orang yang diduga pengawal pribadi yang berkisar 17 orang dan kesemuanya digaji menggunakan APBD Sulbar ditambah lagi dalam setiap perjalanannya menggunakan 5 Pajero yang dimana sewanya juga tidak main-main” Tegasnya.

“Dengan kehadiran Bapak Mendagri atau Wamendagri kami dapat menyampaikan secara langsung kepada beliau terkait persoalan-persoalan yang dilakukan oleh Pj. Bahtiar selama memimpin Sulbar. Sehingga ini bisa menjadi bahan agar bapak Mendagri segera mencopot Pj. Bahtiar Baharuddin sebagai Pj. Gubernur Sulbar dan menggantikan dengan orang yang lebih berkompeten untuk mengurus Sulbar dengan harapan Setidaknya ada hal yang lebih bagus untuk diwariskan kepada Gubernur defenitif yang akan memimpin Sulbar lima Tahun kedepan” Harap Dahril, Aktivis HmI berdarah asli Mamuju tersebut.