ESENSI7.COM MAMUJU- Pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan di area pasar baru oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dinilai sepihak. Pembongkaran tersebut dilakukan secara paksa.

Hal tersebut menjadi masalah serius dikarenakan masayarakat yang berjualan harus kehilangan mata pencaharian dan penghasilan untuk menafkahi keluarganya.

Pembongkaran itu mendapat respon dari HMI Cabang Mamuju yang menganggap Pemerintah harus mensejahterakan masyarakat.

“Tentu kehadiran Pemerintah diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya, namun fakta yang terjadi dilapangan berbanding terbalik. Masyarakat hanya dijadikan tumbal demi kepentingan pihak Pemerintah itu sendiri” ungkap Dahril.

“Olehnya itu kami HMI Cabang Mamuju mengecam tindakan pembongkaran secara paksa yang dilakukan oleh pihak Pemkab Mamuju terhadap PKL dan meminta kepada Pemkab Mamuju untuk menghentikan segala tindakan-tindakan pembongkaran lapak PKL sebelum ada solusi dan kepastian yang diberikan untuk disepakati bersama antara PKL dan Pemkab Mamuju.” lanjutnya.

“Serta kami juga meminta kepada pihak DPRD Kabupaten Mamuju sebagai perwakilan Rakyat agar hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini, jangan hanya diam melihat masyarakat mengalami kesusahan” , Tegas Ketua Organisasi Kemahasiswaan itu.

“Tentu dengan kejadian tersebut kami secara kelembagaan prihatin melihat hal tersebut dimana pemerintah telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakatnya, atas dasar itulah sehingga kami hadir mendampingi Masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan keberpihakan kami terhadap masyarakat untuk mendapatkan haknya” ,

“Maka dengan ini kami mengajak semua pihak untuk turut andil dalam memperjuangkan kepentingan Masyarakat” Tutupnya.