ESENSI7.COM MAMUJU- Muhammad Ahyar Ketua HmI Badko Sulselbar  mengaku sangat geram mendengar pernyataan yang kontraproduktif  PJ Gubernur Sulbar yang baru, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang berharap agar Provinsi Sulawesi Barat tidak kenal sebagai Daerah "Pandemo".

Hal itu disampaikan Prof Zudan saat menghadiri pertemuan dengan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin (15/5/2023).

“Harusnya pak PJ yang baru ini menginventarisasi masalah masalah yang ada di Sulawesi barat yang berpotensi memperpanjang rantai penderitaan di bumi malaqbiq ini  dan kemudian mendiskusikan mencari formula yang tepat menyelesaikan problem yang  ada”

Menurutnya Ahyar, masih banyak persoalan yang sangat urgen sifatnya untuk diselesaikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum sekaligus dapat membantu pendongkrakan ekonomi, sebagai amanah yang diberikan kepada nya untuk menjadi Pejabat gubernur Sul-Bar, bukan justru mengeluarkan statement yang mengindikasikaan bahwa Pj Gubernur baru ini anti kritik dan menganggap demonstrasi adalah hal yang tidak baik.

“seharusnya yang jadi opening pak Sudan adalah bagaimana strategi dan terobosan cerdas melakukan revolusi terhadap birokrasi yang malas dan cenderung korup, fiskal kita lemah, kemiskinan, masalah stunting, angka putus sekolah yang masih tinggi, pelabuhan dan bandara yang perlu di benahi dan dikembangkan, laut dan pertanian kita perlu segera di kelola potensinya. Ini yang seharusnya dia jadikan opening pembahasan" Jelas Ahyar.

"Seandainya Sul-Bar ini seperti Dubai,  pak Sudan paksa mahasiswa demo juga tidak akan mau, Kenapa..? karna tidak ada stunting, tidak ada kemiskinan, tidak ada putus sekolah, tidak ada pelayanan kesehatan yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan daerah  “ungkap Ahyar.

Pernyataan  prof. Sudan dinilai menghianati reformasi dan melecehkan reputasi dan nama besar pergerakan demonstrasi diSulawesi barat, dan dengan tegas ahyar memberikan somasi kepada Pak sudan harus kembali menarik kata katanya dan meminta maaf kepada OKP, mahasiswa dan masyarakat Sulbar, 

"jika tidak maka demonstrasi besar besaran akan menjadi sambutan untuk pj baru" Tekan Ahyar.

Dan dengan tegas Ketua Hmi Badko Sulselbar pertama dari Sulbar itu meragukan kapasitas dan kapabilitas PJ Gubernur Sul-Bar itu dan menyatakan siap debat terbuka terkait dengan hal bagaimana mewujudkan Pemerintahan yang good government  salah satunya adalah asas partisifatif dalam hal ini bisa di lakukan dengan metode demonstrasi.

“Dari pernyataannya yang kontraproduktif di forum pertemuan bersama kepala opd ini,  sangat melecehkan pergerakan teman-teman mahasiswa, OKP dan masyarakat sulbar, sekaligus penghianatan terhadap reformasi yang di perjuangkan dengan demonstrasi yang berdarah darah" ,

"Sekali lagi kami tegaskan jika pak Prof. botol aqua bersedia kami sangat siap untuk debat terbuka”pungkasnya.