ESENSI7.COM MAMUJU- Tanggapan PJ Gubernur terkait analogi “burung” dinilai tidak bijak oleh Himpunan Mahasiswa Islam Badko Sulselbar, Rabu (09/08/2023).

Muhammad Ahyar menegaskan bahwa persoalan tersebut harusnya membuat PJ Gubernur melapangkan dada dan meminta maaf. 

“Terkait tanggapan PJ Gubernur, kami anggap PJ Gubernur tidak bijak menyikapi persoalan ini. Seharusnya dia berbesar hati memohon maaf kepada publik bukan justru merasa tidak bersalah, bahkan melimpah kan kesalahan kepada bawahannya. Perlu di pahami bahwa apa yang kami laporkan itu bersifat resmi,  Kami melaporkan Pak zudan ke Polda Sulbar bukan untuk menantang dia ataupun menjadikan dia sebagai musuh, apa lagi didasari kebencian secara pribadi.

Namun kami hanya meminta kepada negara untuk meminta pertanggungjawabannya atas tindakannya, jadi terkait sikapnya yang menyatakan tidak perlu menanggapi dan tidak akan menaruh kebencian kepada kami sebagai Pelapor itu adalah hal yang keliru, buktinya beliau menanggapi juga” Terang Ahyar.

“Kemudian kalau dia bilang saya fokus kerja saja untuk Sul-Bar, memang anda ditugaskan untuk itu, Jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Pertanyaan saya, apa yang Zudan kerjakan selama disulbar? Tuntutan para OKP yang hadir dalam audensi dengan beliau dibawa Kubah Masjid Baitul Anwar ada yang direalisasikan? Tuntutan adek adek BEM sudah ada yang terealisasi? Belum ada satupun padahal sudah hampir tiga bulan berlalu” Lanjutnya.

“Soal ada kepentingan yang tidak terpenuhi. Pertanyaan saya, saya yang punya kepentingan ke Pemerintah atau Pemerintah yang punya kepentingan kesaya? tidak usah saya sebutkan bagaimana Pemerintah meminta ke saya untuk membantu mereka dibeberapa aspek. Tapi sekelas prof. Menanggapi aduan seperti ini saya jadi heran. Ini memperlihatkan gelar Prof. Hukum yang disandang beliau tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak memahami seperti apa kita dalam bernegara, bahwa antar pemerintah dan mahasiswa itu ibarat bola mata putih dan hitam yang tidak bisa dipisahkan, saling membutuhkan, kritikan itu adalah kebutuhan pemerintah untuk mengetahui letak kekurangan dan kelemahannya dan UU juga sudah memberikan porsi Masing-masing” Lengkap Ahyar.

“Kedua, ini yang tidak dipahamini pak PJ Jika dia mengatakan bahwa banyak orang menjadikan ini konten dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Seperti ini penjelasan nya, analogi burung itu tidak ada yang salah, produksi konten dan video terkait analogi "burung" jika dilakukan oleh oknum non pemerintah tidak akan jadi masalah, ini Pj Gubernur yang memproduksi dalam bentuk sambutan di tempat terbuka lagi, yang lebih fatalnya lagi, produksi konten dan video terkait analogi "burung" kemudian disebarkan oleh *istansi* resmi Pemprov Sulbar yang dikelola Diskominfo.

Ahyar menyebut bahwa Ia adalah pejabat publik dan pemimpin, perkataan serta tindakannya adalah cerminan dan patron. Maka menurut Ahyar Ia harus memberikan cerminan yang baik.

“Terakhir soal laporan kami, sampai saat ini kami belum mendapatkan balasan dalam bentuk apapun sebagai bukti penerimaan aduan kami, tapi kami berharap pihak Polda Sul-Bar jangan mengkhianati salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Jangan sampai karna terlapor adalah pejabat sehingga tidak diproses” tutup Ahyar tegas.