ESENSI7.COM, Mamuju Jum'at 10/04/2026— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju mendesak Menterian Agama (menag RI)  untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelantikan yang dilakukan kanwil Kemenag Sulbar. Desakan tersebut muncul setelah adanya dugaan praktik  kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pelantikan jabatan tersebut.

Ketua HMI Cabang Mamuju Dahril mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan profesionalitas dalam birokrasi pemerintahan. Ia menyebut bahwa proses pelantikan syarat terjadinya kolusi, misalnya Kandepag Majene diduga tidak melalui mekanisme yang objektif dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku, 

ta hanya itu, dahril juga menduga pelantikan beberapa petinggi diduga didasarkan pada mahar, adanya dugaan mahar mobil dobel Cabing, dll. Sehingga berharap ini dapat dilakukan audit oleh itjen kemenag. 

Kami juga melihat adanya kejanggalan dalam proses pelantikan ini terkesan disembunyikan. Kenapa pelantikan dilaksanakan dihari Jum'at dimana pemerintah pusat mengajurkan untuk WFH,  dan tidak dilakukan dikantor kanwil Kemenag Sulbar, melainkan dikabupaten Polewali mandar, padahal yg dilantik adalah pejabat tinggi kanwil Kemenag Sulbar, Oleh karena itu, kami mendesak menteri agama untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh dan menelusuri dugaan kami,” ujarnya

Evaluasi yang objektif dinilai penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan pejabat publik berjalan sesuai prinsip good governance.

Menurut Dahril dugaan praktik KKN tersebut tidak hanya mencederai integritas lembaga pemerintahan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Agama, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Mereka menilai bahwa jabatan publik seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang jelas, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu, apa lagi jika terjadi penentuan mahar. 

Ketua HMI Cabang Mamuju menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak terkait. Mereka juga membuka kemungkinan untuk melakukan aksi dan kordinasi ke kementrian agama melalui PB HMI apabila tuntutan mereka tidak direspons secara serius oleh pihak berwenang.