ESENSI7.COM MAMUJU- 

Menjadi perbincangan hangat di masyarakat, Surat ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi yang di tujukan kepada Presiden Republik Indonesia viral di media sosial.

Surat yang bernomor T/100.1.2/285/2024 tersebut berisi Penolakan Perpanjangan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat yakni Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar yang dinilai sebagai sumber terjadinya riak di internal DPRD Sulbar.

Surat tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan respon dari berbagai pihak. Salah satunya Ahyar selaku ketua HMI Badko Sulselbar.

Saat ditemui Ahyar menyampaikan bahwa

"di dewan itu setiap kebijakan strategis dprd harus diputuskan secara kolektif kolegial. Tidak boleh berjalan sendiri tanpa mekanisme pembahasan sesuai tatib". 

 “Saya heran sikap ketua DPRD kita di Sulbar ini. Harusnya kritiknya terhadap kebijakan eksekutif yang tidak berdampak terhadap kepentingan masyarakat umum, bukan karena kepentingan pribadi yang tidak terpenuhi sehingga membuat sebuah framing bahwa internal mereka sedang terjadi kegaduhan dan riak akibat PJ gubernur yang diutus presiden dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur di Sulbar. Sehingga meminta adanya pergantian” Ungkapnya.

“Padahal kalau kita lihat di media semua unsur pimpinan DPRD Sulbar memberikan apresiasi atas capaian prof zudan selama disulbar, saya pun jika diberikan kesempatan untuk menilainya. Secara objektif, saya pribadi melihat bahwa kita daerah paling beruntung mendapatkan PJ gubernur seperti sosok pak Zudan, dengan kecakapan dan kecerdasan beliau serta keterbukaan menerima aspirasi, banyak memberikan perubahan terhadap daerah kita" , 

"Yang paling nampak adalah penekanan terhadap kedisiplinan dan etos kerja ASN terutama kepala OPD kita, kemudian menghilangkan aroma kolusi dalam penempatan jabatan pejabat Pemprov yang bersifat transaksional, dan masih banyak lagi yang sudah nampak kita lihat secara kasat mata” Lanjut Ahyar.

"Ahyar menekankan bahwa seharusnya kepentingan pribadi saat ini harus ditanggalkan, “kita harus benar-benar memanfaatkan kehadiran utusan pusat yang bagi saya sangat sulit kita dapatkan sosok pemimpin seperti beliau untuk mendorong kemajuan daerah kita. Lain hal nya ketika misalkan pak Zudan ini tidak amanah dan tidak  memberikan hal positif dan kemajuan daerah kita, baru kita sama-sama untuk memberikan kritikan, jangan kan meminta ditarik kalau perlu kita usir dari Sulbar, tapi ini kita bisa lihat dan rasakan sendiri dampaknya, luar biasa” Jelas aktivis Sulbar tersebut.

“Yang mengherankan adalah, kok ketua DPRD kita ini tidak suka kepada hal-hal yang baik terhadap daerah kita? Tidak suka terhadap kemajuan daerah kita? Ada apa?” ,

“Ibu ketua DPRD harus lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan terhadap mitra mereka, saya justru berharap jika ketua DPRD betul-betul berpihak kepada perbaikan daerah, silahkan bersurat ke Kejagung atau presiden bahwa kasus stadion manakarra belum ditangani secara profesional oleh Kejati Sul-Bar, kami minta untuk di evaluasi, ini sebenarnya yang tepat, karna ada uang negara yang disalahgunakan disana", 

"Aneh bin ajaib nih ketua DPRD, wakilnya pada apresiasi terhadap kinerja PJ gubernur, entah penilaian nya dia menggunakan apa sehingga harus berbeda dari para wakilnya dan anggotanya, seandainya berbeda karena kepentingan masyarakat umum saya akan mendukung beliau. Tapi ini agak laen” Tutup Ahyar.