ESENSI7.COM MAMASA- Menanggapi tentang pemberitaan seorang ASN yang direkomendasikan sebagai Plt di Mamasa diduga melakukan kunjungan dan berfoto disalah satu kantor partai politik, Muh. Ahyar selaku ketua BADKO HMI MPO Sul-selbar angkat bicara.

Muh. Ahyar menyampaikan harapannya terhadap Mendagri untuk memprrtimbangkan dengan matang setiap keputusannya.

“Saya berharap Menteri Dalam Negeri bisa mempertimbangkan matang-matang setiap keputusan yang dikeluarkan, terutama soal PLT kepala daerah yang saat ini telah selesai jabatan nya dibeberapa daerah di Indonesia” Ungkap Ahyar.

“Jangan sampai hanya memutuskan atas dasar bisikan dari satu sisi dan tunggangan dari  partai politik tertentu, yang itu bisa saja mencederai nilai-nilai yang ada pada aparatur sipil negara yang dibawa naungan kementerian dalam negeri” Sambungnya.

Menurut Ahyar, dalam merekomendasikan dan mendorong seseorang sah sah saja, Ia mengungkapkan bahwa hal itu juga diatur dalam peraturan, “Namun kita tidak boleh abai terhadap kualitas dan kemampuan dalam memimpin daerah yang dituju dan paling ideal adalah orang yang memahami daerah tersebut” ,

“Misalkan di Kabupaten Mamasa, baru-baru ini kita diperlihatkan beberapa foto yang beredar di media sosial yakni salah satu ASN Pemprov Sul-Bar yang juga namanya turut di rekomendasikan untuk menjadi PLT Bupati Mamasa menjadi sorotan akibat keinginannya menjadi PLT dan mengabaikan nilai-nilai independensi dan kode etik seorang ASN dengan cara melakukan foto dan kunjungan ke partai politik tertentu” Lanjut Ahyar.

Ahyar mengaku jika hal tersebut benar, maka Mendagri harus menindak lanjuti dan menurutnya itu harus menjadi pertimbangan bagi presiden. 

“Inikan menjijikkan dan merusak reputasi ASN yang katanya netral” Tegas Ahyar.

“Kita tidak mengintervensi keputusan Kementerian Dalam Negeri atau Presiden dalam menetapkan PLT di Kabupaten Mamasa, tapi jika orang-orang seperti ini yang akan menjadi PLT sia-sia kita mendeklarasikan pemilu damai dan berintegritas jika menteri sendiri yang mengamini itu dengan menetapkan PLT Bupati pada daerah tertentu yang secara terang-terangan melakukan afiliasi terhadap partai politik” Masih Ahyar.

“Kenapa harus menjadi penjilat dan boneka partai untuk menjadi PLT? harusnya pak Yakub bisa melakukan langkah-langkah yang bisa mengedukasi kita, bahwa independensi dan kode etik ASN harus dijunjung tinggi untuk menjaga integritas pemilu kita dan bisa melahirkan pemimpin yang baik untuk Mamasa kedepan, bukan dengan memulai cara-cara kotor dan jahat seperti ini, hanya karna ingin mendapatkan jabatan dan mengabaikan nilai-nilai independensi seorang ASN” ,

“Semoga saja ini jadi bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan, nanti kita akan lihat jika ini tetap dipaksakan, saya kira jelas dalam sebuah filosofi apa yang kita tanam pasti itu yang kita tuai. Ketika kita memulai dengan cara kotor, maka hasilnya juga akan kotor” Tutup Ahyar.

i/f