HMI MPO Mamuju Galang Massa Demo Di Mabes Soal Tambang Pasir
ESENSI7.COM MAMUJU-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju kembali menyatakan sikap keras terhadap lambannya penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Kalumpang, Sulawesi Barat.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, HMI Cabang Mamuju berencana melayangkan surat resmi kepada Pengurus Besar (PB) HMI MPO dan Mabes Polri, sekaligus membangun konsolidasi bersama mahasiswa Sulawesi Barat yang berada di Jakarta untuk mendorong pengusutan kasus tambang ilegal hingga ke tingkat pusat.
Irwan, selaku Formatur Ketua Umum HMI Cabang Mamuju, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, sudah beberapa kali HMI Cabang Mamuju melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan yang jelas, yakni mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pertambangan ilegal di Kalumpang.
“Polda Sulbar jangan sampai terkesan tumpul dalam menangani persoalan ini. Kami mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum. Sudah berulang kali kami menyuarakan persoalan tambang ilegal di Kalumpang, tetapi sampai hari ini publik belum mendapatkan kejelasan penanganan yang transparan dan tegas,” tegas Irwan.
HMI Cabang Mamuju juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPR tambang di kalumpang serta sejumlah perusahaan yang diduga melakukan aktivitas pertambangan tanpa kelengkapan perizinan yang sah. Selain persoalan legalitas, aktivitas tersebut juga disoroti karena diduga menimbulkan kerusakan lingkungan dan menerobos kawasan hutan lindung.
Adapun sejumlah perusahaan yang menjadi perhatian dan perlu ditelusuri legalitas serta aktivitas pertambangannya meliputi:
1. CV Wahab Tolla.
2. PT Kulaka Jaya.
3. CV Maju Bersama.
4. PT Abadi Dua Putri.
5. CV Fauzan.
HMI menegaskan bahwa pencantuman nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari desakan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas perizinan, wilayah konsesi, aktivitas operasional, serta dugaan pelanggaran lingkungan dan kawasan hutan lindung.
“Jika memang tidak memiliki izin atau terbukti melakukan aktivitas pertambangan yang melanggar hukum, maka tidak boleh ada perusahaan yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat, termasuk apabila terdapat oknum anggota DPR, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Irwan menyampaikan bahwa langkah menyurati PB HMI MPO dan Mabes Polri merupakan upaya membawa persoalan ini ke tingkat nasional agar mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih serius. Konsolidasi mahasiswa Sulawesi Barat di Jakarta juga akan dilakukan sebagai bentuk perluasan gerakan advokasi.
Kami tidak akan berhenti hanya dengan aksi demonstrasi. Jika penanganan di tingkat daerah terus berjalan tanpa kejelasan, maka persoalan ini akan kami bawa ke tingkat nasional, "tegas Irwan".
HMI Cabang Mamuju mendesak:
1. Mabes Polri mengambil atensi dan melakukan supervisi terhadap penanganan dugaan tambang ilegal di Kalumpang.
2. Polda Sulbar mengusut tuntas seluruh dugaan aktivitas pertambangan ilegal tanpa pandang bulu.
3. Mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota DPR dan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perizinan lima perusahaan yang menjadi sorotan.
5. Mengusut dugaan kerusakan lingkungan dan penerobosan kawasan hutan lindung.
6. Menghentikan aktivitas pertambangan apabila terbukti tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan hukum.
“Kami ingin membuktikan bahwa hukum masih memiliki kekuatan di Sulawesi Barat. Jangan biarkan kekayaan alam Kalumpang dikeruk dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat, sementara penegakan hukum justru kehilangan keberanian. HMI akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum.”
HMI CABANG MAMUJU
Mengawal Keadilan, Menentang Ketidakadilan, dan Menjaga Lingkungan.