HMI MPO CABANG MAMUJU SOROTI DUGAAN PENIMBUNAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI TAMPA PADANG
ESENSI7.COM MAMUJU-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mamuju menyoroti dugaan aktivitas penimbunan lahan persawahan yang diduga masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di wilayah Jalan Di Tanpa Padang, tepatnya di samping lapangan minisoccer, dekat gerbang Rutan Perempuan Mamuju, Jumat (20/11/2026).
Irwan, Formatur Ketua Umum HMI MPO Cabang Mamuju, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengamatannya di lokasi, terdapat aktivitas penimbunan lahan sawah yang patut diduga berada dalam kawasan LSD dan disinyalir akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung Wings Food.
"Ketika saya melihat langsung kondisi di lokasi, terdapat aktivitas penimbunan lahan persawahan. Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Jangan sampai ada pihak atau oknum yang dengan sengaja mengalihfungsikan lahan sawah yang statusnya dilindungi tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Irwan.
Lebih lanjut, Irwan juga mempertanyakan asal-usul material timbunan yang digunakan di lokasi tersebut. Pihaknya menduga material tersebut berasal dari aktivitas galian yang berpotensi tidak memiliki izin, bahkan diduga berkaitan dengan pengerukan di kawasan hutan lindung.
"Kami juga mempertanyakan dari mana material timbunan tersebut diperoleh. Ada dugaan material itu berasal dari aktivitas pengerukan yang perlu ditelusuri legalitasnya, termasuk kemungkinan berasal dari kawasan hutan lindung. Ini bukan persoalan sepele, sehingga asal-usul material dan dokumen perizinannya harus diperiksa secara terbuka," lanjutnya.
Menurut HMI MPO Cabang Mamuju, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai aktivitas pembangunan biasa. Apabila benar lahan tersebut masuk dalam kawasan LSD dan material timbunannya berasal dari sumber yang tidak memiliki legalitas, maka terdapat sejumlah aspek hukum dan lingkungan yang harus ditelusuri oleh instansi berwenang.
Atas dasar itu, HMI MPO Cabang Mamuju menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Polda Sulawesi Barat untuk dilaporkan dan meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas penimbunan, status peruntukan lahan, asal-usul material timbunan, serta legalitas kegiatan pembangunan yang diduga akan dilakukan di lokasi tersebut.
"Kami tidak ingin mendahului proses hukum, tetapi dugaan ini harus dibuka secara terang. Kami akan membawa persoalan ini ke Polda Sulbar agar dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Jangan sampai kawasan sawah yang seharusnya dilindungi justru dialihfungsikan tanpa pengawasan," tutup Irwan.
HMI MPO Cabang Mamuju menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan dari instansi terkait. Perlindungan lahan pertanian, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap aturan tata ruang harus menjadi perhatian bersama, bukan dikorbankan atas nama pembangunan.